Dilansir reporter Yudhy.Net.com, Nitis Hawaroh
Yudhy.Net.COM, JAKARTA – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasyid mengaku senang Menteri Keuangan (purn) Sri Mulyani tetap berada di kabinet pemerintahan Presiden terpilih yang menunjuk Prabowo Subianto.
“Tapi satu hal yang membuat saya senang, ada Bu Sri Mulyani. Jabatannya apa? Mudah-mudahan saat itu Bu Sri Mulyani bilang dia Menteri Keuangan,” kata Arsjad kepada wartawan FX Sudirman, Kamis (17 Juni). 10/). 2024).
Menurutnya, kondisi pasar global juga menunggu kepastian posisi Menteri Keuangan di pemerintahan baru Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga merupakan anggota kabinet Prabowo.
Menurut Arsjad, hal tersebut merupakan simbol keteguhan tujuan perekonomian Indonesia, salah satunya bergabung dengan OECD yang masih diupayakan hingga saat ini.
“Karena pasar juga ingin tahu siapa yang akan melaksanakannya. Dan paling tidak itu ada. Dan itu ada, saya tahu Pak Airlangga. Itu juga simbol kesinambungan. Latihan kita masih banyak.” “Salah satunya adalah proses reformasi ekonomi,” jelas Arsjad.
“Di OECD, kami sedang dalam proses memilih. Itu kuncinya. Mengapa? Agar masyarakat dan investor percaya bahwa Indonesia terus memasuki proses reformasi perekonomian kita. Hal ini menciptakan dan memperbaiki lingkungan bisnis di Indonesia, ” lanjutnya.
Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengembalikan jabatan Menteri Keuangan masa jabatan 2024-2029.
“Saat kabinet terbentuk, dia meminta saya menjadi Menteri Keuangan lagi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengunjungi kediaman Prabowo.
Sri Mulyani mengatakan pertemuannya dengan Prabowo bukan hanya terjadi sekali saja. Namun persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah berkali-kali dibicarakan.
“Tentunya saya dan Pak Prabowo telah memberikan berbagai informasi mengenai keuangan negara APBN, pada masa transisi dan saat kita menyusun APBN 2025, karena kita perlu mendengar prioritas dan apa arah dari presiden terpilih, wakil presiden- terpilih,” ujarnya.
Bendahara negara itu mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berkoordinasi dengan presiden terpilih, terutama di masa transisi ini. Katanya, hal itu dilakukan untuk memperkuat Kementerian Keuangan dalam mendukung program-program yang akan diandalkan oleh Prabowo-Gibran ke depan.
“Jadi kami selalu berkonsultasi dan kemudian membahas berbagai langkah untuk mendukung Kementerian Keuangan dan program-programnya untuk memperkuat perbendaharaan negara,” ujarnya.
Selain itu, menurut Sri Mulyani, Presiden terpilih Prabowo kerap memberikan arahan mengenai pengelolaan keuangan pendapatan negara, pajak, bea cukai, bahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Belanja negara, belanja negara ke kementerian, transfer ke lembaga bahkan daerah, serta berbagai investasi yang dilakukan. Kualitas harus dioptimalkan dan ditingkatkan untuk menjamin efektivitas, terutama manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
