Yudhy.Net, Jakarta Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) berharap pemerintahan baru Prabowo-Gibran terus melibatkan kontraktor lokal atau swasta dalam proyek pembangunan infrastruktur. Para pengusaha memberikan dukungan mereka terhadap rencana pembangunan infrastruktur pemerintah yang baru.
La Ode Safiul Akbar, Sekretaris Jenderal (Sekretaris) GAPENSI, berkomentar bahwa dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko, banyak kemajuan yang dicapai di bidang pembangunan.
Dalam 10 tahun terakhir, pemerataan konstruksi, infrastruktur dan investasi telah menjadi salah satu industri yang mewakili pembangunan Indonesia.
Dekade ini dianggap sebagai dekade terbaik dalam hal indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi dalam sejarah Indonesia.
Melihat keberhasilan tersebut, Raod yakin pemerintahan baru akan melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai di bawah kepemimpinan Jokowi.
Selain itu, dalam rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (GDQBN) 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Anggaran tersebut terutama dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pangan dan energi, serta pengembangan IKN berkelanjutan.
Raod mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat.
“Pembangunan ini tentang kesetaraan antar daerah dan ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk lebih melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan sehingga roda perekonomian daerah dapat berputar,” ujarnya.
Raod mengatakan, banyak proyek infrastruktur yang sejauh ini tidak melibatkan kontraktor lokal. “Ini mengecewakan bagi kami karena kami perlu menarik lebih banyak kontraktor lokal dan memberi mereka peluang untuk meningkatkan kualitas kontraktor di semua bidang,” ujarnya.
Selain itu, partisipasi kontraktor lokal akan membawa efek multiplier dan peningkatan perekonomian. Diketahui, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia akan mencapai 190.677 pada tahun 2023, yang terdiri dari 157.322 perusahaan kecil, 31.413 perusahaan menengah, dan 1.942 perusahaan besar.
La Ode menilai dominasi Kontraktor BUMN Karya pada proyek-proyek besar dan strategis nasional harus diimbangi dengan kerja sama antara Kontraktor BUMN dan Kontraktor Kokal.
“Dominasi proyek pemerintah yang berlebihan menjadi senjata mematikan utama bagi pertumbuhan kontraktor lokal. Oleh karena itu, kontraktor lokal yang dipilih hanya sekedar subkontraktor. Ujung-ujungnya kami tidak mendapat bayaran,” kata Raoud.
Untuk itu, lanjut La Ode, kontraktor BUMN yang mengerjakan proyek-proyek besar dengan nilai tertentu wajib bekerja sama dengan kontraktor lokal atau lokal demi pemulihan ekonomi dan pertumbuhan sumber daya manusia di masing-masing daerah.
“Saya berharap pemerintahan baru dapat memberdayakan kontraktor lokal dan mengembalikan fungsi BUMN Karya daripada menjadi pesaing di dunia jasa konstruksi,” ujarnya.