Yudhy.Net, Jakarta Proyek “Tol Laut” yang dicanangkan pemerintah Indonesia tidak hanya berhasil menciptakan pemerataan lapangan kerja di kawasan timur Indonesia, namun juga memberikan angin segar bagi peningkatan perekonomian di sejumlah daerah.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Merauke yang dulunya merupakan kawasan tertutup kini menjadi penghasil beras yang berperan penting dalam mengisi lalu lintas backhaul dan mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.
Misalnya di Merauke dulu ada tempat parkir Jalan Laut. Sekarang dia jadi petani padi, jelas Budi pada Konferensi Kemerdekaan Barat ke-9 (FMB9) dan Dekade Menghubungkan Indonesia untuk Pemerataan dan Keadilan Merauke. mencakup hampir seluruh Papua dan itulah yang akan kami targetkan di wilayah lain. ” Senin (30 September 2024).
Transformasi Merauke dari pemukiman menjadi persawahan tidak terjadi dalam waktu singkat. Kerja keras pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat setempat menjadi tujuan utama menghirup udara segar di jalur laut. Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat untuk memproduksi barang-barang yang dapat digunakan untuk mengangkut barang ke wilayah Barat.
Menteri Perhubungan mengatakan perubahan tersebut menunjukkan keberadaan jalur laut tidak hanya untuk menghubungkan infrastruktur tetapi juga untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Skema ini memberikan angin segar bagi daerah-daerah yang terimbas fluktuasi harga bahan pokok akibat pembatasan yang ketat,” ujarnya.
Sejak dibuka pada tahun 2015, jalur laut telah mengalami banyak perkembangan baik dari segi jalan, transportasi dan dampak perekonomian di daerah rawan, daerah depan, daerah pinggiran dan daerah perbatasan (3TP). Pada awal proyek, hanya disediakan 11 jalur, dan seluruh pendanaan berasal dari pemerintah. Namun kini, jumlah rute meningkat pesat menjadi 39.
Pemerintah menilai dari sisi kondisi perekonomian, wilayah timur merupakan sasaran prioritas pembangunan proyek Jalan Maritim dan perlu terus didukung. Dengan memilih daerah yang kondisi perekonomiannya tertinggal dan perbedaan harga bahan pokok yang besar di wilayah 3TP, maka proyek ini akan memberikan dampak yang signifikan.
“Presiden turun tangan dan mengatakan pemerintahan di timur kurang baik. Dalam hal ini ada proyek menghubungkan barat ke timur melalui infrastruktur interkoneksi kecil,” jelasnya.
Untuk menunjang jalur laut, pemerintah membangun 100 kapal untuk mendukung lalu lintas laut dan mengangkut perintis ke tempat yang jauh. Dari 39 rute yang beroperasi, sebagian besar masih dibiayai pemerintah. Namun, di masa depan, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, banyak jalan yang akan diubah menjadi kendaraan niaga pribadi.
“Ini gambaran sederhananya, di darat seperti Kopaja. Daerah yang tidak mencapai areal parkir (BEP) akan dikenakan tarif. Mirip dengan jalur laut, mobil tol ini bisa membeli iklan mobil jika volume muatannya banyak, ” dia dikatakan.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengalokasikan dana pemerintah dengan lebih baik ke bidang-bidang yang paling membutuhkan bantuan. Contoh utama perubahan ini dapat dilihat di Maluku Utara (Marut). Awalnya, jalan di Maluku Utara ditopang pemerintah dengan 20-40 kontainer. Namun seiring berjalannya waktu pendekatan ini bisa dilakukan secara mandiri tanpa pendanaan. Dana yang dialokasikan ke Maluku Utara dapat disalurkan ke kota lain yang membutuhkan dukungan berkelanjutan.
Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di berbagai daerah, maka ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah akan berkurang dan pemerintah mempunyai peluang untuk memberikan bantuan kepada daerah lain yang masih membutuhkan.
Budi Karya juga menjelaskan keberhasilan proyek jalur laut tidak hanya bergantung pada jumlah jalur dan volume muatan yang diangkut, tetapi juga kemampuan daerah dalam mengirimkan muatan balik.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah yang dulunya merupakan titik awal jalur laut telah berkembang menjadi produsen utama komoditas pokok yang terhubung dengan daerah lain.
“Pengoperasian dan perluasan kapal ini selalu menjadi masalah.” Ia menjelaskan, “Jika kita berbicara tentang kargo, resolusi ini merupakan tanda keberhasilan Proyek Kelautan.”
Budi juga menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendorong masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu mendatangkan lapangan kerja ke Wilayah Barat melalui jalur laut untuk membawa perubahan perekonomian yang lebih baik di wilayah tersebut.
“Di satu sisi kita membangun jalan tol, di sisi lain pemerintah daerah juga mendorong masyarakat untuk mengembalikan produksi ke barat.” lebih baik. Siklusnya akan berlanjut,” katanya.
Melalui pembangunan berkelanjutan, proyek jalur laut ini diharapkan dapat menciptakan rantai perekonomian yang lebih baik antara wilayah timur dan barat Indonesia. Proyek ini membuktikan bahwa dengan perencanaan yang matang dan dukungan penuh program pemerintah pusat dan daerah, daerah-daerah yang tadinya dianggap tertinggal bisa menjadi dinamo dan berkontribusi terhadap stabilitas perekonomian negara.