Liputan6. . Selain itu, Sritex diperkirakan akan terus beroperasi.
Pengumuman itu disampaikannya usai Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas dengan para Menteri, Menteri Perekonomian Airlanga Hartartha, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas kasus Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Antara, Rabu (30 Oktober 2024).
“Pemerintah sangat berkepentingan untuk tidak dipecat. Ini prioritas pertama. Makanya kami juga meminta Sritex tetap berproduksi seperti biasa,” kata Yasirli dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan. di Jakarta pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan pekerja Sritex diberhentikan. Pemerintah yakin tidak akan ada pemecatan karena Semarang Niaga akan diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan negeri tersebut.
“Belum (pailit), jadi ada proses kasasi, tapi kemudian kita tidak sadar akan terjadi,” ujarnya.
Menurut Yasirli, sejauh ini belum ada laporan adanya PHK di Sritex. Ia mengatakan partainya memegang kendali, khususnya di Jawa Tengah. Yaserli menjelaskan, 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah terus berkomunikasi dengan manajemen Sritex agar hak-hak pekerja tetap ditegakkan.
Oleh karena itu, Pemerintah mengimbau karyawan Sritex untuk tetap tenang karena beberapa strategi telah disiapkan untuk menyelamatkan perusahaan, termasuk tindakan hukum dan aksi korporasi.
“Saya prihatin dengan hak-hak pekerja untuk bekerja dengan damai dan bahagia dan semua hak mereka dihormati, jadi topik ini tidak boleh mengganggu pekerjaan mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah telah membahas rencana penyelamatan Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil terkemuka Indonesia yang menghadapi kesulitan keuangan. Berdasarkan hasil seruan Sritex, pemerintah menyiapkan dua solusi.
Dijelaskan Agus di Jakarta, Senin pekan lalu, dua skenario tersebut antara lain langkah pemerintah jika banding Sritex dikabulkan dan rencana yang akan diambil jika banding ditolak.
“Dalam kedua skenario tersebut, misi pemerintah tetap sama, yaitu menjamin kelangsungan aktivitas perusahaan dan melindungi tenaga kerja. Kami memastikan tidak ada PHK dan produksi tetap berjalan. Meski langkahnya berbeda-beda tergantung arus kas. , tujuan utamanya tetap menjaga stabilitas perusahaan dan pekerja,” ujarnya. – jelas Antara, Senin (28 Oktober 2024).
Menurut Menperin, langkah pertama yang harus dilakukan saat ini adalah Sritex bisa memproduksi dan mengekspor barangnya ke luar negeri. Saat ini, kendala terbesarnya adalah barang-barang manufaktur Sritex tidak dapat keluar dari wilayah terikat.
“Kami ingin memastikan barang-barang manufaktur bisa diekspor meski tetap berproduksi. Termasuk bea dan cukai, mempercepat proses pengeluaran produk dari kawasan pabean,” imbuhnya.
Agus pun berharap perkara kepailitan ini segera mencapai kesepakatan penyelesaian dengan kreditur. Menurutnya, Sritex telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan keuangannya dan melaksanakan perjanjian yang telah disiapkan dalam proses homologasi.
“Saya melihat Sritex sangat bertekad untuk menghormati perjanjian dengan para krediturnya. “Ini merupakan sinyal positif bagi keberlangsungan perusahaan,” ujarnya.
Pada Rabu, 23 Oktober 2014, Pengadilan Niaga Semarang memutuskan status pailit Sritex setelah Kabupaten Ind Bharat, salah satu kreditur, mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian PKPU (Penundaan Utang). , yang sebelumnya disepakati pada Januari 2022.
Akibat keputusan tersebut, Sritex harus mencari solusi baru untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan loyalitas kepada kreditur.
“Pengadilan menerima permohonan pemohon dan membatalkan rencana perdamaian PKPU Januari 2022,” jelas Haruno Patriadi, Juru Bicara Pengadilan Niaga Semarang Jawa Tengah.
