Soal Pemerataan RS di Daerah Terpencil, Komisi IX DPR RI: Harus Sepaket dengan SDM Kesehatan dan Alkesnya

Yudhy.Net, Jakarta Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah pembangunan rumah sakit (RS) di daerah terpencil. Terkait hal tersebut, Edy Wuryanto, Anggota Komite IX DPR RI, menilai pemerataan rumah sakit sangat penting untuk menjamin semakin meratanya kualitas pelayanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat.

Edy menyoroti beberapa isu penting terkait akses dan pemerataan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, perbatasan, dan terluar).

“Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, khususnya di wilayah 3T,” kata politikus PDI Perjuangan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 26 Oktober 2024. “Kita semua menginginkan warga negara kita. , tanpa kecuali, mempunyai kualitas kesehatan yang sama. “Kita perlu memastikan mereka terlindungi,” katanya.

Ia mengingatkan, UU Nomor 17 Tahun 2023 sudah memiliki peta jalan penataan ekosistem kesehatan negara. Mulai dari promosi hingga pengobatan, semuanya diatur dalam kerangka hukum ini.

Edy juga menekankan perlunya pemerataan program kesehatan yang mencakup peralatan medis, tenaga kesehatan (SDM) yang berkualitas, standar operasional dan fasilitas pendukung lainnya.

“Pemerataan penting untuk memastikan seluruh daerah, terutama daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” kata Edy.

“Serangkaian layanan kesehatan ini tidak dapat ditawarkan secara terpisah. “Misalnya penyediaan alat kesehatan harus disepakati dengan dokter dan tenaga kesehatan yang menggunakannya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Eddie menilai tenaga kesehatan dan dokter belum mencapai tujuannya di Indonesia.

Sebab, masih terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah masyarakat, terutama di daerah terpencil. Prestasi tenaga kesehatan dan dokter tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif.

“Kemampuan dan cara penanganan pasien harus sama di semua kota dan daerah. “Dokter dan tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi yang setara,” kata anggota DPRD daerah pemilihan Jawa Tengah III itu.

Selain itu, Eddie menekankan bahwa masyarakat miskin seharusnya kesulitan membayar biaya pengobatan meskipun mereka tidak sakit.

Beliau menjelaskan: “Kita harus memperlakukan masyarakat miskin dengan baik dan memberikan mereka dukungan penuh untuk memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam hal akses terhadap kesehatan. »

Ketika akses terhadap kesehatan menjadi sulit, beban keuangan masyarakat seringkali meningkat. Itu masih pekerjaan rumah bersama.

Lebih lanjut, Perdana Menteri Eddy kembali menegaskan bahwa sinergi antar kementerian dan lembaga terkait diperlukan untuk menjembatani kesenjangan layanan medis.

“Jangan ada ego sektoral. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkeadilan.

Dia menekankan: “Hanya kerja sama yang kuat yang dapat mencapai tujuan kita. »

Untuk mencapai perubahan kesehatan yang diharapkan, Edy Wuryanto mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk berkontribusi aktif.