Jakarta, Yudhy.Net – Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan mengenai rencana pemerintah mengurangi pembatasan BBM bersubsidi Pertalite mulai 1 Oktober. Hal ini sebelumnya diungkapkan Menteri Energi dan Mineral (ESDM) terakhir, Bahlil Lahadalia.
Jokowi mengatakan, pembatasan pembelian BBM bersubsidi masih dalam proses agar masyarakat bisa bersatu. Selain itu, sejauh ini belum ada pertemuan untuk memutuskan kebijakan tersebut.
“Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kepada masyarakat. Kami akan lihat bagaimana keadaannya di lapangan. Belum ada keputusan, belum pernah ada pertemuan,” kata Jokowi di Yogyakarta, dikutip Antara, Rabu, 28 Agustus 2024. .
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan pembicaraan pengurangan pembelian BBM bersubsidi bermula dari keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran udara di Jakarta. Apalagi menurut dia, hal itu juga karena efisiensi APBN.
Ini terkait nanti, khususnya di Jakarta dengan pencemaran. Kedua, kita juga ingin APBN kita efisien, khususnya sampai tahun 2025, jelasnya.
Sebelumnya, Bahlil menjelaskan, penetapan Menteri ESDM (Permen) akan menjadi dasar undang-undang yang mengurangi subsidi BBM. Ke depan, hanya sedikit kendaraan yang bisa mencicipi bahan bakar bersubsidi.
“Program seperti itu pasti ada (yang mulai berjalan 1 Oktober), karena begitu ketentuannya keluar, Peraturan Menterinya sudah keluar, sudah tiba saatnya masyarakat hidup bersama. Jadi ini adalah era sosialis yang saya bicarakan,” katanya.
Ketua Umum Golongan Karya ini juga mengatakan, pemerintah saat ini telah mengurangi penyaluran BBM bersubsidi seperti minyak tanah dan solar yang disepakati sebesar 19,41 juta kiloliter dibandingkan target awal tahun ini sebesar 19,58 juta kiloliter. Targetnya bisa bekerja dengan baik, jadi tahun depan kami akan lebih fokus.
Oleh karena itu, dari sudut pandang kelompok dan Pertamina serta kajian evaluasi, kami melihat masih ada beberapa langkah yang perlu dikurangi agar subsidi ini benar-benar sesuai dengan tujuannya, ”ujarnya. Isi Lengkap Surat Pemecatan Joko Widodo dari DPP PDIP PDIP resmi mengeluarkan Joko Widodo dari keanggotaan partai AD/ART dan pelanggaran kode etik, termasuk mendukung pasangan calon Pilpres 2024 tanpa keputusan partai Yudhy.Net.co .id 17 Desember 2024
