JAKARTA – Indonesia sedang mengembangkan model PAUD holistik dan terintegrasi yang tidak hanya memberikan kesempatan belajar kepada anak, namun juga menyediakan layanan gizi dan kesehatan. Kebijakan wajib belajar 13 tahun, termasuk pendidikan prasekolah, juga dibahas.
“Kebijakan ini akan sangat berhasil. UNICEF mendorong dan melihat kemajuan. Kebijakan ini mengikuti langkah negara-negara lain di kawasan yang telah banyak berinvestasi dalam ODA dan juga akan mempengaruhi negara lain, rantai dampaknya,” kata perwakilan UNICEF Maniza Zaman. juru bicaranya dalam siaran pers yang dikutip Jumat (25/10/2024).
Baca juga: Selain pendidikan, layanan anak usia dini memerlukan kolaborasi multisektor
Permasalahannya, pengembangan PAUD di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Permasalahan utamanya adalah aksesibilitas, sehingga hanya 35 persen anak usia 3-6 tahun yang mempunyai kesempatan untuk menggunakan layanan tersebut. PAUD dan prasarananya masih sangat terbatas jumlahnya, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Alokasi APBN untuk PAUD juga rendah. Jumlah tersebut hanya 0,8 persen dari seluruh anggaran pendidikan negara.
“Ini jauh di bawah standar internasional sebesar 10 persen dan perlu ditingkatkan,” kata Maniza.
Selain itu, tidak semua PAUD mempunyai guru yang berkualitas. Tidak diragukan lagi, masih ada anggapan luas bahwa Anda tidak memerlukan guru yang berkualifikasi baik untuk menjadi guru PAUD.
“Data menunjukkan hanya 60 persen guru PAUD yang bergelar sarjana, dibandingkan 90 persen pada jenjang pendidikan lain. “Perlu diakui bahwa mengajar adalah profesi yang mulia, bahkan di PAUD sekalipun,” kata Maniza.
Tidak boleh dilupakan permasalahan lainnya adalah pemahaman orang tua dan wali tentang PAUD tidak sama dan tidak semuanya menganggapnya penting.
Selain itu, sebagian besar layanan PAUD dijalankan secara mandiri atau oleh pihak swasta yang memerlukan kebijakan pendanaan terpisah untuk setiap keluarga, meskipun ada subsidi.
“Kami juga harus memikirkan masalah keuangan di dalam negeri. “Kita perlu mengatasi aksesibilitas untuk semua kelompok,” katanya.
Oleh karena itu, Maniza menekankan bahwa UNICEF mendorong dukungan dan investasi lintas partai yang lebih besar pada ODA. Dukungan tersebut merupakan strategi pengembangan ECEC yang mencakup berbagai aspek kompleks dan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
